WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG BAPAK JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H., MEWAKILI KETUA PN PANDEGLANG DIDAMPING PANITERA,SEKRETARIS DAN SATGAS SIPP DALAM RAPAT KOORDINASI, SIPP, E-COURT, DAN EIS DI PENGADILAN TINGGI BANTEN
BERTEMPAT DI RUANG SIDANG UTAMA TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG TAHUN 2024 YANG DIHADIRI OLEH SELURUH PEGAWAI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
DALAM RANGKA EVALUASI PELAKSANAAN CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010-2035, BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI PADA BADAN URUSAN ADMINISTRASI DAN TIM ASISTENSI PEMBARUAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BEKERJA SAMA DENGAN KATADATA INSIGHT CENTER SEDANG MELAKUKAN SURVEI PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL PERADILAN TERHADAP CAPAIAN DAN DAMPAK PEMBARUAN PERADILAN
SELASA, 31 OKTOBER 2023 KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG BESERTA HAKIM DAN APARATUR PERADILAN PN PANDEGLANG MENGIKUTI ACARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAERAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PENGADILAN TINGGI BANTEN BERTEMPAT DI RUANG SIDANG UTAMA PN PANDEGLANG
SENIN, 30 OKTOBER 2023 PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG MENERIMA KUNJUNGAN PENGADILAN TINGGI (PT) BANTEN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAERAH UNTUK MEMASTIKAN TERCAPAINYA KEPATUHAN ADMINISTRASI PERKARA, ADMINISTRASI PERSIDANGAN, DAN ADMINISTRASI UMUM SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PERATURAN YANG BERLAKU SEHINGGA PELAKSANAAN TUSI DAN PELAYANAN PUBLIK DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK
Lebih lanjut
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 26 Januari 2024
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 19 Januari 2024
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 12 Januari 2024
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 1 Januari 2024
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 15 Desember 2023
Lebih lanjut
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK Dr.RIDWAN MANSYUR,SH;MH
ALUR PERSIDANGAN PERKARA PERDATA
Lebih lanjut
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Lebih LanjutBagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Lebih LanjutBantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Lebih Lanjut